Menjadi Legislator Profesi, atau Bukan
Menjadi anggota legislatif (legislator) apakah suatu profesi atau bukan ? Suatu pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya sejak lama.
Kalau kita bekerja --katakanlah-- sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tentara, polisi, pengacara, , berwiraswasta atau menjadi karyawan swasta; semua sebutan/predikat itu biasa disebut sebagai profesi kita, lantas untuk legislatif (baca : anggota DPR/D) kenapa dipertanyakan ?
Apabila seseorang mau menjadi PNS, atau pegawai swasta, sebelum masuk, mereka mengajukan lamaran kepada instansi, ataupun Perusahaan. Selanjutnya mereka harus melalui serangkaian seleksi, seperti test tertulis, wawancara, dll. Hal yang kurang-lebih sama akan berlaku juga bagi yang ingin menjadi anggota DPR/D.
Nah; kalau di PNS, atau swasta tadi, begitu mereka dinyatakan “lulus seleksi”, maka mereka dapat dipastikan diterima di instansi atau perusahaan yang menyeleksi mereka. Akan tetapi kalau seorang caleg harus melewati tahapan yang disebut pemilihan umum. Bagi mereka yang memperoleh sejumlah suara –sesuai peraturan yang berlaku-- maka barulah mereka dinyatakan “lulus” sebagai anggota legislatif.
Nah; karena duduknya seorang caleg di “kursi dewan” tidak terlepas dari dukungan para pemilih, maka pada pemikiran saya, di masa datang sebaiknya orang-orang yang mau jadi caleg adalah orang-orang yang benar-benar terpanggil jiwanya untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang memilihnya.
Kayaknya keliru kalau kita beranggapan bahwa menjadi anggota dewan adalah suatu profesi sebagaimana dokter, pengusaha, pedagang, guru, polisi, tentara, dll. Menjadi anggota dewan adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera, aman sentosa, adil dan makmur.
Sebaiknya orang yang terpanggil jadi legislator adalah orang yang secara ekonomi sudah mapan, sehingga tidak lagi tergantung kepada gaji, tunjangan, atau segala macam bentuk “fulus” lainnya…
Kalau kita bekerja --katakanlah-- sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tentara, polisi, pengacara, , berwiraswasta atau menjadi karyawan swasta; semua sebutan/predikat itu biasa disebut sebagai profesi kita, lantas untuk legislatif (baca : anggota DPR/D) kenapa dipertanyakan ?
Apabila seseorang mau menjadi PNS, atau pegawai swasta, sebelum masuk, mereka mengajukan lamaran kepada instansi, ataupun Perusahaan. Selanjutnya mereka harus melalui serangkaian seleksi, seperti test tertulis, wawancara, dll. Hal yang kurang-lebih sama akan berlaku juga bagi yang ingin menjadi anggota DPR/D.
Nah; kalau di PNS, atau swasta tadi, begitu mereka dinyatakan “lulus seleksi”, maka mereka dapat dipastikan diterima di instansi atau perusahaan yang menyeleksi mereka. Akan tetapi kalau seorang caleg harus melewati tahapan yang disebut pemilihan umum. Bagi mereka yang memperoleh sejumlah suara –sesuai peraturan yang berlaku-- maka barulah mereka dinyatakan “lulus” sebagai anggota legislatif.
Nah; karena duduknya seorang caleg di “kursi dewan” tidak terlepas dari dukungan para pemilih, maka pada pemikiran saya, di masa datang sebaiknya orang-orang yang mau jadi caleg adalah orang-orang yang benar-benar terpanggil jiwanya untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang memilihnya.
Kayaknya keliru kalau kita beranggapan bahwa menjadi anggota dewan adalah suatu profesi sebagaimana dokter, pengusaha, pedagang, guru, polisi, tentara, dll. Menjadi anggota dewan adalah panggilan jiwa. Panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera, aman sentosa, adil dan makmur.
Sebaiknya orang yang terpanggil jadi legislator adalah orang yang secara ekonomi sudah mapan, sehingga tidak lagi tergantung kepada gaji, tunjangan, atau segala macam bentuk “fulus” lainnya…
Comments