Ir.H.Wijaya Yasmin

Ketika masuk SMA pada tahun 1979, saya sudah 'diindoktrinasi' oleh hampir semua orang bahwa saya harus memilih jurusan IPA [waktu itu pemilihan jurusan adalah semester II dan jurusan yang ada : IPA, IPS dan Bahasa]. Kenapa ? Karena sejak SD sampai SMP ranking raport saya selalu 3 besar (lebih banyak juara I lagi). Sebenarnya saya sangat tertarik pada pelajaran-pelajran di bidang sejarah, sosial, serta ekonomi. Akan tetapi -- yang pengaruh lingkungan tadi-- saya 'terpaksa' memilih IPA, apalagi pada semester I saya dapat rangking I di kelas I-5 itu. Nggak ada sejarahnya siswa rangking I memilih jurusan IPS ataupun Bahasa.... Jadilah saya siswa jurusan IPA. Untungnya saya punya kakak sepupu setingkat di atas saya. Dia meminjamkan --tepatnya memberikan-- semua catatannya kepada saya. Luar biasa memang. Kenapa ? Karena soal-soal yang diberikan guru saya [terutama Kimia dan Fisika] persis banget dengan yang ada di buku kakak sepupu saya itu. Dan kayaknya teman-teman sek

Apa bedanya kalau saya jadi anggota legislatif/DPR dibanding dengan profesi saya sekarang sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit ? Sekilas kelihatannya hampir sama saja. Artinya kalau saya jadi anggota DPR, saya juga bekerja dan mendapat upah/gaji seperti karyawan perkebunan. Hanya saja kalau di DPR gajinya dibayar Pemerintah, sedangkan di swasta, gajinga dibayar pemilik/owner. Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Menjadi anggota DPR adalah suatu panggilan nurani. Panggilan bagi orang-orang yang benar-benar berniat dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sedangkan menjadi karyawan, hanyalah 'menjual keringat' kepada pengusaha, lalu pengusaha membayar keringat saya bulan per bulan, plus fasilitas kerja, THR dan bonus tahunan. Jadi, menjadi anggota dewan, bukanlah profesi, sebagaimana PNS ataupun karyawan swasta. Kalau saya mau jadi anggota dewan, saya harus punya cadangan uang untuk hidup --minimal-- lima tahun ke depan, saya harus

Sejak aku bekerja di perkebunan kelapa sawit di tahun 1990 hingga saat ini, ada satu masalah yang sering menimbulkan konflik bathin dalam diriku, yaitu hak-hak kaum buruh. Betapa tidak ? Aku tahu betul bagaimana 'kiat-kiat' para pengusaha untuk menekan hak-hak kaum buruh. Mulai dari status buruh, penyediaan sarana perumahan/listrik/air, balai pengobatan, sekolah, rumah ibadah, Jamsostek; hak lembur/premi/insentif, serta cuti, dan bonus. Pengusaha lebih suka kalau pekerjaan diborongkan atau dikontrakkan saja, sehingga semua hak-hak buruh adalah tanggungan kontraktor. Ataupun kalau jadi karyawan, cukup jadi buruh harian lepas saja (BHL), sehingga perusahaan tidak repot mengurus hak-hak para buruh. Pengusaha sering melupakan bahwa buruh adalah "ujung tombak perusahaan". Bayangkan misalnya kalau tidak ada lagi orang yang mau menjadi buruh, tentu tidak akan ada yang memanen kelapa sawit, misalnya. Tidak akan ada lagi yang menabur pupuk dari pokok ke pokok sawit, d