Ir.H.Wijaya Yasmin

Apa yang terjadi sehari-hari di balik dinding meja birokrasi ? Para pegawai –yang gaji dan fasilitasnya ditanggung Negara— melayani keperluan para penduduk yang berhubungan dengan kewajiban atau persyaratan yang mereka butuhkan, mulai dari KTP, SIM, STNK, PKB, PBB, Buku Nikah, Pasport, dll. Kita semua tahu mana jabatan-jabatan ‘basah’, seperti di bea cukai, perbankan, dll. Dalam penyelesaian urusan itu dikenal istilah “jalur cepat” (atau “jalur tembak”); dan satu lagi "jalur resmi" (biasanya lambat). Artinya kalau anda mau cepat selesai urusan lewat “jalur cepat”, maka anda harus menyerahkan sejumlah uang kepada petugas yang mengurus itu tadi. Kalau nggak mau, ya, resikonya urusan lambat selesainya (atau 'diperlambat'). SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai); "Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah"; kalau uang tunainya sesuai dengan ketentuan/Peraturan yang berlaku, no problem ! Berarti uang itu akan dimasukkan ke dalam Kas Negara. Masalahnya “uang pelici

Percaya, atau tidak, praktek manipulasi --dengan berbagai macam cara-- ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi; ia bisa 'merambah' ke berbagai bidang usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit. Apa saja yang bisa dimanipulasi ? Banyak sekali. Mulai dari manipulasi kehadiran karyawan (manipulasi HK), manipulasi hasil kerja, manipulasi harga material, sampai manipulasi laporan ke konsultan atau ke bank. Tulisan ini tidak bermaksud "mengajarkan" cara manipulasi, akan tetapi dengan memahami 'modus operandi' para manipulator, kita dapat mengambil langkah-langkah antisipatif. Manipulasi HK dilakukan dengan cara menambahkan nama karyawan fiktif di buku absensi; atau menulis 'hadir' pada nama karyawan yang sebenarnya yang bersangkutan tidak hadir pada hari itu. Nanti sewaktu gajian, 'HK titipan' akan dikutip lagi kepada karyawan yang 'dititipi' (tentu saja sang karyawan dapat sedikit 'fee'. Kalau penambahan nama fiktif kayakny