Koq diributkan : "Freeport ngasih 'uang keamanan" untuk aparat"
Tiba-tiba kita seolah-olah tersentak kaget mendengar kabar bahwa Freeport mengeluarkan dana jutaan dollar kepada polisi atau tentara untuk mengamankan perusahaan pengeruk hasil bumi Papua itu...
Padahal mereka sudah bayar pajak, retribusi, atau apalah namanya yang secara resmi masuk ke APBN kita; lantas kenapa masih harus ada lagi 'sumbangan' kepada pihak keamanan negara yang memang tugasnya mengamankan negara [tanpa kecuali] ?
Sejak 20 tahun lalu saya bekerja di perkebunan sawit dari Riau, Aceh, Sumbar, Kalteng dan Kalbar, sudah suatu hal yang lumrah apabila perkebunan mengalami masalah kamtibmas, lalu minta bantuan kepada pihak yang berwajib [baca : polisi], maka petugas yang dikirim ke kebun itu diberi semacam 'honor' oleh pihak kebun yang jumlahnya telah disepakati antara pihak kebun dangan sang komandan. Dan sekalian pak komandan yang memerintahkan anak buahnya itu dapat 'angpau' juga.
Di zaman orba, kita masih bisa memakai tentara sebagai tenaga pengaman di kebun, akan tetapi semenjak zaman reformasi, polisi-lah yang lebih ditonjolkan sebagai penjaga kamtibmas.
Enak banget ? Iya. Sudahlah dapat gaji dan fasilitas dari negara, ketika bertugas di kebun, dapat lagi 'honor' dari perusahaan perkebunan.
Bagaimana kalau pihak perkebunan tidak mau memberi 'angpau'? Jangan diharap personilnya akan dikirim. Ada saja alasannya, yang anggota kuranglah, yang anggota sudah dikirim ke perusahaan lainlah, dll.
Itulah fakta yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun di negeri ini. Silakan anda nilai, apakah itu melanggar sumpah jabatan, apakah itu melanggar kode etik, apakah itu melanggar hukum yang berlaku.........yang jelas, itulah faktanya !
Begitu juga yang terjadi di Freeport ! DPR dan Pemerintah tidak usah 'kura-kura dalam perahu'. Bukankah hal itu sudah terjadi sejak zaman pak Harto ? Apakah bapak-bapak semua tidak mau mengakui bahwa Freeport sudah dijadikan 'mesin ATM' bagi kepentingan golongana atau kelompok tertentu ?
Agar 'bantuan keamanan' selalu mengalir, bisa saja direkayasa seolah-olah Freeport tidak pernah aman. Ada saja penembakan --katanya-- oleh orang tak dikenal. Aneh emang, ratusan aparat di sana koq nggak bisa nangkepin penembak yang beberapa ekor itu.
Saya tidaklah ahli dalam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Silakan para ahli, para Doktor dan Profesor menganalisa. Ini masalah perilaku bangsa kita yang sudah sangat terbiasa dengan yang namanya uang siluman, uang pelicin, uang keamanan, uang pergaulan, uang komisi, entah uang apa lagi.........Lha wong ngurus KTP, akta kelahiran, SIM, STNK, Pasport saja perlu duit, apalagi ngurus Freeport yang gedhe banget itu. Kalau SBY nggak bisa ngatasi masalah Freeport ini, kemana lagi kita akan minta bantuan ? COBA KITA BERTANYA PADA RUMPUT YANG BERGOYANG.
Padahal mereka sudah bayar pajak, retribusi, atau apalah namanya yang secara resmi masuk ke APBN kita; lantas kenapa masih harus ada lagi 'sumbangan' kepada pihak keamanan negara yang memang tugasnya mengamankan negara [tanpa kecuali] ?
Sejak 20 tahun lalu saya bekerja di perkebunan sawit dari Riau, Aceh, Sumbar, Kalteng dan Kalbar, sudah suatu hal yang lumrah apabila perkebunan mengalami masalah kamtibmas, lalu minta bantuan kepada pihak yang berwajib [baca : polisi], maka petugas yang dikirim ke kebun itu diberi semacam 'honor' oleh pihak kebun yang jumlahnya telah disepakati antara pihak kebun dangan sang komandan. Dan sekalian pak komandan yang memerintahkan anak buahnya itu dapat 'angpau' juga.
Di zaman orba, kita masih bisa memakai tentara sebagai tenaga pengaman di kebun, akan tetapi semenjak zaman reformasi, polisi-lah yang lebih ditonjolkan sebagai penjaga kamtibmas.
Enak banget ? Iya. Sudahlah dapat gaji dan fasilitas dari negara, ketika bertugas di kebun, dapat lagi 'honor' dari perusahaan perkebunan.
Bagaimana kalau pihak perkebunan tidak mau memberi 'angpau'? Jangan diharap personilnya akan dikirim. Ada saja alasannya, yang anggota kuranglah, yang anggota sudah dikirim ke perusahaan lainlah, dll.
Itulah fakta yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun di negeri ini. Silakan anda nilai, apakah itu melanggar sumpah jabatan, apakah itu melanggar kode etik, apakah itu melanggar hukum yang berlaku.........yang jelas, itulah faktanya !
Begitu juga yang terjadi di Freeport ! DPR dan Pemerintah tidak usah 'kura-kura dalam perahu'. Bukankah hal itu sudah terjadi sejak zaman pak Harto ? Apakah bapak-bapak semua tidak mau mengakui bahwa Freeport sudah dijadikan 'mesin ATM' bagi kepentingan golongana atau kelompok tertentu ?
Agar 'bantuan keamanan' selalu mengalir, bisa saja direkayasa seolah-olah Freeport tidak pernah aman. Ada saja penembakan --katanya-- oleh orang tak dikenal. Aneh emang, ratusan aparat di sana koq nggak bisa nangkepin penembak yang beberapa ekor itu.
Saya tidaklah ahli dalam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Silakan para ahli, para Doktor dan Profesor menganalisa. Ini masalah perilaku bangsa kita yang sudah sangat terbiasa dengan yang namanya uang siluman, uang pelicin, uang keamanan, uang pergaulan, uang komisi, entah uang apa lagi.........Lha wong ngurus KTP, akta kelahiran, SIM, STNK, Pasport saja perlu duit, apalagi ngurus Freeport yang gedhe banget itu. Kalau SBY nggak bisa ngatasi masalah Freeport ini, kemana lagi kita akan minta bantuan ? COBA KITA BERTANYA PADA RUMPUT YANG BERGOYANG.
Comments