Kalau Mau Kaya Jangan Jadi Pegawai
Apa yang terjadi sehari-hari di balik dinding meja birokrasi ? Para pegawai –yang gaji dan fasilitasnya ditanggung Negara— melayani keperluan para penduduk yang berhubungan dengan kewajiban atau persyaratan yang mereka butuhkan, mulai dari KTP, SIM, STNK, PKB, PBB, Buku Nikah, Pasport, dll. Kita semua tahu mana jabatan-jabatan ‘basah’, seperti di bea cukai, perbankan, dll.
Dalam penyelesaian urusan itu dikenal istilah “jalur cepat” (atau “jalur tembak”); dan satu lagi "jalur resmi" (biasanya lambat).
Artinya kalau anda mau cepat selesai urusan lewat “jalur cepat”, maka anda harus menyerahkan sejumlah uang kepada petugas yang mengurus itu tadi. Kalau nggak mau, ya, resikonya urusan lambat selesainya (atau 'diperlambat').
SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai); "Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah"; kalau uang tunainya sesuai dengan ketentuan/Peraturan yang berlaku, no problem ! Berarti uang itu akan dimasukkan ke dalam Kas Negara. Masalahnya “uang pelicin” itu biasanya malah lebih besar jumlahnya dibanding dengan “jumlah resmi” yang ditetapkan Negara.
Anda mau ngurus SIM, STNK ? Segera siapkan uang tunai ? (berapa ? tahu sendirilah !); anda mau ngurus Pasport (kalo nggak pengen bolak-balik ke kantor Imigrasi; bayarlah ‘pelicin’-nya); anda mau ngurus KTP, mau ngurus surat nikah, jangan harap gratis atau sesuai tarif resmi; mau ngurus izin ini, izin itu, mau daftarin anak ke sekolah, mau bikin CV, PT, koperasi; mau ngurus sertifikat lahan, dsb; bahkan bantuan Departemen Sosial untuk Panti Asuhan pun ‘disunat’ oleh ‘oknum’ Depsos; kayaknya bantuan itu dianggap ‘durian runtuh’ yang bisa mereka bagi-bagi seenaknya (bagi-bagi sesama oknum dan –tentu saja—setoran untuk sang boss).
Boleh setuju, atau tidak; namun sampai hari ini, begitulah fakta yang terjadi di lapangan.
Kenapa hal itu terjadi ? Karena cara berfikir pegawai kita yang keliru. Mereka pengen kaya, padahal seorang pegawai sudah ditetapkan gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya oleh Negara.
Kalo pengen kaya, jangan jadi pegawai dong !
Kalau pengen kaya, jadilah pedagang. Kalo pengen banyak duit, jadilah pengusaha, atau kontraktor ! Ironis kalau pegawai yang gajinya dibayar negera, malah berusaha mencari-cari tambahan penghasilan dengan cara-cara yang berbau ‘pemerasan’.
Lantas tidak bolehkah pegawai memperoleh tambahan penghasilan selain dari gaji ? Mungkin perlu kita pelajari apa yang telah ditetapkan Gamawan Fauzi di Kabupaten Solok dulu. Dalam suatu wawancara di TVRI beliau menyatakan bahwa di sana sudah ditetapkan tarif untuk segala macam urusan rakyat dengan birokrasi. Daftar tarif dipajang dengan jelas di setiap kantor. Sekian persen dari tarif tersebut akan dibagikan secara resmi kepada pegawai sebagai ‘insentif’, Petugas yang meminta uang melebihi tarif akan ditindak tegas.
Memang besarnya ‘insentif’ tidak sebesar ‘uang pelicin’ yang selama ini berlaku, namun setidaknya dengan adanya ketentuan itu, Gamawan telah menyelamatkan para pegawainya dari perbuatan tercela !
Kita sangat prihatin, kalau pegawai yang punya semboyan ‘abdi negara, abdi masyarakat’; malah dalam kenyataannya menjadi ‘pemeras masyarakat’. Na’udzubillah….
Dalam penyelesaian urusan itu dikenal istilah “jalur cepat” (atau “jalur tembak”); dan satu lagi "jalur resmi" (biasanya lambat).
Artinya kalau anda mau cepat selesai urusan lewat “jalur cepat”, maka anda harus menyerahkan sejumlah uang kepada petugas yang mengurus itu tadi. Kalau nggak mau, ya, resikonya urusan lambat selesainya (atau 'diperlambat').
SUMUT (Semua Urusan Mesti Uang Tunai); "Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah"; kalau uang tunainya sesuai dengan ketentuan/Peraturan yang berlaku, no problem ! Berarti uang itu akan dimasukkan ke dalam Kas Negara. Masalahnya “uang pelicin” itu biasanya malah lebih besar jumlahnya dibanding dengan “jumlah resmi” yang ditetapkan Negara.
Anda mau ngurus SIM, STNK ? Segera siapkan uang tunai ? (berapa ? tahu sendirilah !); anda mau ngurus Pasport (kalo nggak pengen bolak-balik ke kantor Imigrasi; bayarlah ‘pelicin’-nya); anda mau ngurus KTP, mau ngurus surat nikah, jangan harap gratis atau sesuai tarif resmi; mau ngurus izin ini, izin itu, mau daftarin anak ke sekolah, mau bikin CV, PT, koperasi; mau ngurus sertifikat lahan, dsb; bahkan bantuan Departemen Sosial untuk Panti Asuhan pun ‘disunat’ oleh ‘oknum’ Depsos; kayaknya bantuan itu dianggap ‘durian runtuh’ yang bisa mereka bagi-bagi seenaknya (bagi-bagi sesama oknum dan –tentu saja—setoran untuk sang boss).
Boleh setuju, atau tidak; namun sampai hari ini, begitulah fakta yang terjadi di lapangan.
Kenapa hal itu terjadi ? Karena cara berfikir pegawai kita yang keliru. Mereka pengen kaya, padahal seorang pegawai sudah ditetapkan gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya oleh Negara.
Kalo pengen kaya, jangan jadi pegawai dong !
Kalau pengen kaya, jadilah pedagang. Kalo pengen banyak duit, jadilah pengusaha, atau kontraktor ! Ironis kalau pegawai yang gajinya dibayar negera, malah berusaha mencari-cari tambahan penghasilan dengan cara-cara yang berbau ‘pemerasan’.
Lantas tidak bolehkah pegawai memperoleh tambahan penghasilan selain dari gaji ? Mungkin perlu kita pelajari apa yang telah ditetapkan Gamawan Fauzi di Kabupaten Solok dulu. Dalam suatu wawancara di TVRI beliau menyatakan bahwa di sana sudah ditetapkan tarif untuk segala macam urusan rakyat dengan birokrasi. Daftar tarif dipajang dengan jelas di setiap kantor. Sekian persen dari tarif tersebut akan dibagikan secara resmi kepada pegawai sebagai ‘insentif’, Petugas yang meminta uang melebihi tarif akan ditindak tegas.
Memang besarnya ‘insentif’ tidak sebesar ‘uang pelicin’ yang selama ini berlaku, namun setidaknya dengan adanya ketentuan itu, Gamawan telah menyelamatkan para pegawainya dari perbuatan tercela !
Kita sangat prihatin, kalau pegawai yang punya semboyan ‘abdi negara, abdi masyarakat’; malah dalam kenyataannya menjadi ‘pemeras masyarakat’. Na’udzubillah….
Comments